Senin, 06 Juli 2020

Pengendalian IMEI Mulai 18 April 2020, Pengguna HKT Akan Terima Notifikasi Bertahap

SIARAN PERS NO. 58/HM/KOMINFO/04/2020
Sejumlah remaja memegang ponsel mereka masing-masing di Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/4/2020). Pemerintah beserta operator seluler sepakat akan tetap memberlakukan aturan blokir Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) mulai 18 April 2020 dalam upaya memberantas ponsel atau HP ilegal yang banyak beredar di pasaran - (antarafoto)
Siaran Pers No. 58/HM/KOMINFO/04/2020
Sabtu, 18 April 2020
Tentang
Pengendalian IMEI Mulai 18 April 2020, Pengguna HKT Akan Terima Notifikasi Bertahap 
Kebijakan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) tetap berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2020.  Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  1. Dalam masa percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, pengguna perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu. 
  2. Pengguna HKT yang saat ini sedang aktif digunakan tidak perlu melakukan registrasi individual. Setiap pengguna HKT dapat tetap mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menjalankan physical distancing tanpa perlu khawatir atas pemberlakuan pembatasan IMEI. 
  3. Pelaksanaan pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI berlaku ke depan. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir kerena perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke Jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terdampak meski tidak terdaftar dalam database IMEI.
  4. Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak.
  5. Sesuai PM Kominfo No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau ilegal akan dibatasi tersambung ke jaringan bergerak seluler.
  6. Jika masyarakat akan melakukan pembelian HKT secara offline setelah tanggal 18 April 2020, Kementerian Kominfo mengimbau agar memastikan perangkat memiliki IMEI yang sah dan dapat diaktifkan dengan SIM card sebelum melakukan pembayaran. Jika melakukan pembelian secara onlinemarketplace memiliki kewajiban memberikan jaminan sampai perangkat diterima dan dapat digunakan pembeli, dapat berupa refund atau penggantian barang.
  7. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo melaksanakan pembatasan IMEI agar tata niaga perangkat HKT menjadi lebih sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas.  
Tentang IMEI dan Registrasi
IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor, dihasilkan dari 8 (delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
Nomor IMEI dapat ditemukan dalam perangkat HKT dengan menekan *#06# kemudian tampil di layar perangkat. Selain itu dapat ditemukenali di bawah baterai, kardus kemasan, dan kartu garansi.
IMEI bersifat unik dan berbeda-beda dan selalu menempel pada perangkat telekomunikasi. IMEI biasanya digunakan untuk mengidentifikasi setiap ponsel yang mengakses jaringan operator telekomunikasi.
IMEI ilegal adalah IMEI yang tidak sesuai dengan format yang diterbitkan oleh GSMA misalnya yang isi digitnya kosong atau yang digitnya sama semua seperti 000000000000000, 111111111111111, 222222222222222.
IMEI dapat dipastikan legal apabila memiliki kartu garansi dan buku manual berbahasa Indonesia dari pembuat perangkat; terdaftar atau memiliki TPP (tanda pendaftaran produk) impor/produksi yang bisa di cek melalui https://imei.kemenperin.go.id; dan memiliki sertifikat dari SDPPI.
Ketika perangkat HKT dipasang dengan Kartu Subscriber Identification Module (SIM) dari penyelenggara telekomunikasi di Indonesia, pada dasarnya operator seluler telah mendata atau melakukan pairing nomor IMEI dan kartu SIM serta menyimpan data itu pada server milik operator seluler. 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id
Read More

Menkominfo Bahas Kerja Sama Pengembangan Teknologi 5G dengan Qualcomm di Davos

Siaran Pers No.13/HM/KOMINFO/01/2020
Jumat, 24 Januari 2020
Tentang
Menkominfo Bahas Kerja Sama Pengembangan Teknologi 5G dengan Qualcomm di Davos

Davos, Kominfo - Pada hari ketiga penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos, Swiss, Menkominfo Johnny G Plate mengadakan pertemuan dengan President Qualcomm Cristiano Amon.
Pertemuan yang berlangsung di Paviliun Indonesia ini membahas sejumlah hal, diantaranya penjajagan kerjasama pengembangan teknologi 5G. Qualcomm merupakan salah satu perusahaan teknologi global yang tengah melakukan berbagai inovasi teknologi digital.
"Kami tertarik untuk mendukung pengembangan teknologi 5G di Indonesia. Lebih dari itu, kami ingin meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang dengan pemerintah Indonesia," harap Cristiano Amon.
Menteri Johnny menyampaikan bahwa Indonesia berpeluang besar dan sedang bersiap untuk menjadi digital hub di kawasan Asia. "Salah satu kunci untuk menjadi terdepan di era digital adalah kesiapan infrastruktur, diantaranya dengan penguatan konektivitas melalui teknologi 5G.” jelas Menteri Kominfo.
Merespons tawaran kerja sama tersebut, Menteri Kominfo menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerjasama dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia, misalnya dalam inisiatif pembangunan ibukota baru.
Menkominfo dan Dirjen IKP saat adakan pertemuan dengan qualcomm di Davos
Hal senada juga disampaikan Menteri Johnny saat menerima VP Global Public Policy AWS Michael Punke. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membicarakan beberapa isu krusial seperti realisasi rencana investasi AWS di Indonesia, perlindungan data pribadi, dan dukungan AWS terhadap ekonomi digital Indonesia. Kembali Menteri Kominfo menekankan bahwa setiap kerja sama harus selalu menghadirkan nilai tambah bagi Indonesia.
Pertemuan dengan dua raksasa teknologi global tersebut menjadi agenda penutup sejumlah pertemuan maraton yang dilakukan oleh Menkominfo di ajang WEF 2020. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Widodo Muktiyo menyebutkan sepanjang pelaksanaan World Economic Forum 2020 sudah banyak sekali hasil positif yang didapat Pemerintah Indonesia.
“Kegiatan di Davos ini menjadi sangat efektif. Semua menteri yang datang melakukan serangkaian negosiasi dan lobi dengan mitra, baik antar negara maupun juga antar company dan ini mudah-mudahan bisa menjadi babak baru tumbuhnya ekonomi Indonesia yang berbasis pada teknologi dan menjadi kekuatan kita untuk mencapai target target yang sudah ditetapkan di Davos 2020 ini,” jelas Widodo Muktiyo. *

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id
Read More

Selasa, 30 Juni 2020

182 WNI dari Pakistan Tiba di Jakarta Jalani Protokol Kesehatan

182 WNI dari Pakistan Tiba di Jakarta Jalani Protokol Kesehatan

182 WNI dari Pakistan Tiba di Jakarta Jalani Protokol Kesehatan
 
 
  1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Islamabad telah memfasilitasi repatriasi mandiri 182 WNI dari Pakistan dengan memanfaatkan penebangan khusus.
  2. Repatriasi tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 08.00, membawa 182 WNI yang terdiri dari 136 orang anggota Jamaah Tabligh (JT), 17 mahasiswa, 13 santri, dan 16 travellers.
  3. Seluruh WNI tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan memiliki surat keterangan jalan dan surat keterangan bebas Covid-19 dari otoritas kesehatan Pakistan.
  4. Setibanya di Jakarta, WNI  menjalani pemeriksaan kesehatan kembali, sesuai protokol kesehatan yang berlaku, dan akan menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah.
  5. Hingga saat ini masih terdapat 7 orang WNI anggota Jamaah Tabligh yang masih berada di Pakistan, 2 diantara mereka positif Covid-19, dan masih dirawat di Pakistan, dalam kondisi stabil, dan 5 orang lainnya memilih untuk menunggu penerbangan komersial.

Sumber: Kem​enterian Luar Negeri RI
Read More

Indonesia Kecam Keras dan Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel

Indonesia Kecam Keras dan Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel


  1. Indonesia mengecam keras dan menolak rencana Aneksasi  wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel;
  2. Rencana tersebut illegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.
  3. Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara.
  4. Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut.
Kementerian Luar Negeri


Sumber:kemlu.go.id
Read More

Kemlu RI dan KBRI Abu Dhabi Bantu Tangani PMI yang Terhambat Kepulangannya di Bandara Abu Dhabi

Kemlu RI dan KBRI Abu Dhabi Bantu Tangani PMI yang Terhambat Kepulangannya di Bandara Abu Dhabi

1. KBRI Abu Dhabi telah menerima pengaduan melalui hotline KBRI pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 23.00 bahwa terdapat 26 pekerja migran Indonesia yang terhambat perjalanan pulang ke Indonesia di Bandara Abu Dhabi. 

2. Menurut informasi, mereka membeli tiket melalui salah satu platform tiket online  untuk terbang ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda GA 9046 yang dioperasikan oleh  Etihad EY 474. Jadwal  keberangkatan semula  adalah 31 Mei 2020 dini hari (02.50am) waktu setempat.

3. Dari informasi yang berusaha dikumpulkan, penerbangan tersebut tidak tercatat di website resmi Etihad dan tidak ada jadwal EY 474 utk tgl 31 Mei 2020. 

4. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pejabat KBRI Abu Dhabi terjun langsung membantu para pekerja migran Indonesia tersebut dan memberi bantuan logistik. Berdasarkan pendataan, tercatat terdapat 37 pekerja migran Indonesia yang berada di Bandara Abu Dhabi, sedang sekitar 15 WNI lainnya telah kembali ke rumah masing masing. 

5. Selain itu, Kemlu juga langsung berkoordinasi dengan Dirut Garuda dan Kantor Pusat Maskapai Garuda untuk memperoleh informasi lebih jauh dari pihak Garuda.

6. Sampai informasi ini dikeluarkan belum diperoleh penjelasan teknis detail dari Garuda, namun Dirut Garuda menyampaikan bahwa Garuda akan bertanggung jawab dan menindaklanjuti situasi ini

7. Berdasarkan informasi KBRI Abu Dhabi, saat ini UAE belum membuka secara penuh penerbangan internasional. Selama pandemi COVID-19 di dua bulan terakhir, penerbangan EY 474 dilakukan sekali setiap minggu pada hari Kamis pukul 14.50.

Kementerian Luar Negeri RI

Sumber:kemlu.go.id
Read More

Rabu, 17 Juni 2020

Stuart Alderoty Bergabung dengan Ripple sebagai Penasihat Umum




2 mnt baca • Team Ripple

30 Januari 2019

SAN FRANCISCO - Ripple, penyedia solusi blockchain perusahaan terkemuka untuk pembayaran global, hari ini mengumumkan Stuart Alderoty telah bergabung dengan perusahaan sebagai Penasihat Umum, melapor kepada Chief Executive Officer Brad Garlinghouse. Dalam peran ini, ia mengawasi semua layanan hukum dan mengelola tim kepatuhan hukum, kebijakan, dan Rahasia Bank Dunia (BSA) perusahaan.

“Ketika kami terus bekerja dengan lembaga-lembaga keuangan dan regulator di seluruh dunia untuk mendorong pulang pentingnya memupuk inovasi sambil melindungi konsumen, saya tidak bisa memikirkan tambahan yang lebih baik untuk bangku kepemimpinan Ripple dan tim hukum global kami daripada Stuart,” kata Brad Garlinghouse , CEO Riak. "Dia membawa tingkat pengalaman dan keahlian yang akan vital dalam mendukung tidak hanya pertumbuhan Ripple tetapi pertumbuhan industri secara keseluruhan."

Tn. Alderoty membawa lebih dari 30 tahun pengalaman hukum ke peran dengan keahlian di bidang perbankan dan peraturan. Dia bergabung dengan Ripple dari lembaga keuangan terkemuka, CIT, di mana dia menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif, Penasihat Umum dan Sekretaris Perusahaan, dan bertanggung jawab untuk semua masalah hukum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko asuransi. Sebelum di CIT, ia adalah Wakil Presiden Eksekutif dan Penasihat Umum untuk HSBC Amerika Utara. Sebelum di HSBC, Alderoty adalah Managing Counsel di American Express dan bertugas di tim kepemimpinan Presiden dan CEO bisnis konsumen A.S. Sebelum itu, Alderoty adalah mitra dengan firma hukum LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, yang mengkhususkan diri dalam litigasi.

"Teknologi Blockchain mentransformasikan industri jasa keuangan dan Ripple berada di garis depan untuk teknologi dan pendekatan kebijakan yang bijaksana," kata Alderoty. "Saya senang bergabung dengan Ripple dan bekerja bersama tim hebat yang telah dirakit Brad ini saat kami menemukan cara baru untuk bermitra dengan pembuat kebijakan terkemuka dan terus menciptakan solusi signifikan bagi pengguna dan pelanggan akhir Ripple di seluruh dunia."

Tentang Ripple

Ripple memberikan satu pengalaman tanpa hambatan untuk mengirim uang secara global menggunakan kekuatan blockchain. Dengan bergabung dengan jaringan global (RippleNet) yang berkembang, Ripple, lembaga keuangan dapat memproses pembayaran pelanggan mereka di mana saja di dunia secara instan, andal, dan hemat biaya. Bank dan penyedia pembayaran dapat menggunakan aset digital XRP untuk lebih mengurangi biaya mereka dan mengakses pasar baru. Dengan kantor di San Francisco, New York, London, Mumbai, Singapura, dan Sydney, Ripple memiliki lebih dari 200 pelanggan di seluruh dunia.
Read More

Ripple Memperluas Program Inisiatif Penelitian Blockchain Universitas ke Jepang, Mendukung 33 Mitra Universitas Di 14 Negara


3 menit baca • Riak Tim 30 Jul 2019

Hari ini, Ripple mengumumkan Inisiatif Penelitian Blockchain Universitas (UBRI) telah memperluas kehadiran globalnya ke Jepang, menghadirkan mitra baru termasuk Universitas Kyoto dan Universitas Tokyo. Inisiatif global ini sekarang mendukung 33 mitra universitas untuk lebih mempercepat penelitian akademik, pengembangan teknis dan inovasi dalam blockchain, aset kripto, dan pembayaran digital. Ripple telah melihat kolaborasi lintas-departemen dan kegiatan akademik di antara fakultas, pasca-doktoral, mahasiswa pascasarjana dan sarjana dari mitra barunya. Sebagai contoh, Sekolah Pascasarjana Studi Lanjutan Terpadu Universitas Kyoto dalam Keberlangsungan Manusia menyelenggarakan lokakarya dan mendanai proyek penelitian berdasarkan pendekatan interdisipliner - termasuk teknik, bisnis, dan kebijakan publik - untuk mengatasi masalah global. Saat ini, beberapa mahasiswa pascasarjana sedang meneliti penerapan teknologi blockchain untuk pengiriman uang oleh pekerja migran, manajemen identitas digital untuk pengungsi dan manajemen rantai pasokan untuk industri tradisional Kyoto. Departemen Ekonomi Universitas Tokyo sedang mengatur seminar terbuka terkait dengan blockchain dan penyelesaian untuk publik. Selain itu, profesor di dalam departemen sedang melakukan proyek penelitian tentang topik terkait seperti sistem keuangan yang berkembang dan kerangka kerja tentang regulasi dan pengawasan pemanfaatan aset crypto dan blockchains industri keuangan. Sebagai bagian dari komitmennya untuk membina generasi inovator masa depan, Universitas Tokyo juga akan memberikan beasiswa kepada siswa yang terlibat dalam penelitian. “Mitra universitas akan terus meningkatkan kesadaran positif tentang dampak transformatif yang akan dimiliki teknologi blockchain di berbagai industri. Seiring perkembangan industri, komunitas akademis memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi perusahaan dan pengusaha inovatif yang memanfaatkan teknologi blockchain dan aset digital, ”kata Eric van Miltenburg, SVP Global Operations at Ripple. "Memperluas jaringan UBRI di seluruh dunia ke berbagai mitra universitas hanya akan terus mempromosikan dan mempercepat pengembangan teknologi blockchain dan kasus penggunaan." Program-program ini, didorong oleh mitra universitas, siap untuk mempersiapkan generasi insinyur, pemimpin bisnis, wirausahawan dan profesional lainnya untuk menerapkan teknologi ini dalam praktiknya. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, permintaan akan solusi dan bakat teknologi untuk menyelesaikan masalah keuangan paling sulit di dunia, terutama di kawasan fokus inti seperti Jepang. “Jepang dengan cepat menjadi kekuatan utama dalam aset kripto dan blockchain. Wilayah ini selalu berpikir ke depan dan mencari cara untuk meningkatkan sistem keuangan saat ini, ”kata Emi Yoshikawa, Direktur Senior Operasi Global di Ripple. “Kami telah melihat minat tinggi dari komunitas akademik pada topik seputar blockchain dan crypto. Ripple berkomitmen untuk melibatkan dan menginspirasi siswa untuk menjadi bagian dari tenaga kerja masa depan, di berbagai bidang seperti blockchain, komputasi terdistribusi, perbankan dan fintech. " UBRI telah bermitra dengan universitas top dunia untuk mendukung penelitian, pengembangan kurikulum, konferensi dan acara, dan beasiswa. Setiap mitra universitas menentukan topik penelitian dan bidang fokusnya sendiri. Selain menyediakan sumber daya keuangan, Ripple berkomitmen untuk berkolaborasi dengan universitas dengan menyediakan keahlian materi pelajaran dan sumber daya teknis sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Inisiatif Penelitian Blockchain Universitas Ripple dan mitranya, kunjungi https://ubri.ripple.com.
Read More

Jaringan Blockchain Ripple Kini Lebih Dari 100 Kuat



5 mnt baca • Team Ripple 10 Okt 2017 

Efek jaringan lepas landas saat volume pembayaran meningkat dan lembaga keuangan mulai menyadap XRP untuk membuka nilai penuh blockchain SAN FRANCISCO - 10 Oktober 2017 - Lebih dari 100 lembaga keuangan telah bergabung dengan jaringan blockchain perusahaan Ripple, RippleNet, untuk secara modern memodernisasi pembayaran global yang memanfaatkan kekuatan penuh blockchain. Anggota terbaru RippleNet termasuk AirWallex, Bexs Banco, Credit Agricole, Cuallix, Mata Uang Langsung, dLocal, IFX, Krungsri, RAKBANK dan TransferGo, antara lain, dan mereka sekarang berada di jalur untuk bergabung dengan anggota yang ada seperti SEB dan Siam Commercial Bank yang telah menggunakan solusi Ripple secara komersial. RippleNet siap untuk mengatasi kekurangan infrastruktur yang sudah mengakar dan mengantar pembayaran global ke era modern. Secara kolektif, lembaga keuangan inovatif yang bergabung dengan RippleNet mengadopsi blockchain secara komersial untuk memberikan pelanggan mereka pengalaman pembayaran global yang memenuhi apa yang mereka harapkan dari layanan internet lainnya - tidak ada yang mudah. Memenangkan Pelanggan dengan Pembayaran Mudah RippleNet membantu lembaga keuangan memberikan layanan pembayaran global instan, on-demand, tertentu dan berbiaya rendah kepada pelanggan mereka. Dikenal karena memberikan pengalaman pembayaran yang unggul, penyedia pembayaran berbasis RAKBANK dan berbasis di AS A. IFX, TransferGo, dan Currencies Direct akan menggunakan RippleNet untuk mendorong pembayaran instan ke India - penerima manfaat terbesar dari pengiriman uang ritel di seluruh dunia dengan $ 71 miliar per tahun. Pembayaran bertenaga Blockchain ke Amerika Selatan akan tersedia untuk anggota RippleNet melalui dLocal - penyedia pembayaran terkemuka di benua itu. dLocal mengkhususkan diri dalam penerimaan pembayaran dan pembayaran perusahaan di pasar negara berkembang, termasuk Uber, Godaddy, Payoneer dan Tipalti di antara para pelanggan globalnya. Bank Eropa terkemuka Credit Agricole berencana untuk meningkatkan layanan pengiriman uang dari Swiss - rumah dari kelompok ekspatriat Prancis terbesar di seluruh dunia - ke Prancis. Bexs Banco yang berbasis di Brazil, yang memproses pembayaran e-commerce lintas batas untuk lebih dari 25 juta pelanggan, telah bergabung dengan RippleNet untuk terhubung dengan bank-bank anggota di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Airwallex yang berbasis di Australia akan menggunakan RippleNet untuk memproses pembayaran perusahaan dengan nilai tukar yang sangat kompetitif, dengan biaya transaksi yang rendah, di seluruh wilayah APAC - di mana 40 persen pembayaran lintas-batas diprediksi akan mengalir pada tahun 2025. "Pembayaran global tidak dapat disangkal melalui perubahan besar, dipimpin oleh lembaga keuangan yang mengadopsi blockchain untuk memperbaiki pengalaman pembayaran pelanggan yang terputus," kata Brad Garlinghouse, CEO Ripple. “Sekarang, lebih dari 100 lembaga keuangan mencari Ripple sebagai solusi untuk masalah ini. Memperbarui infrastruktur pembayaran mereka dengan Ripple telah menjadi setara dengan pengecer yang memilih untuk membangun bisnis e-commerce pada tahun 2000 - itu tidak ada artinya. " DAS Likuiditas dengan XRP RippleNet tidak hanya meningkatkan efisiensi pemrosesan pembayaran, tetapi juga dapat secara dramatis menurunkan total biaya pembayaran individu. Infrastruktur saat ini sering mengharuskan lembaga keuangan dan perusahaan untuk mendanai rekening mata uang lokal di seluruh dunia untuk dengan cepat mengirim pembayaran di pasar tertentu. Akun-akun yang didanai sebelumnya ini memerangkap modal lebih dari $ 5 triliun yang ditujukan untuk pembayaran berdasarkan perkiraan Ripple. Menggunakan aset digital XRP - aset digital tercepat, terukur dan paling stabil - anggota RippleNet dapat mendanai pembayaran di mana saja di dunia berdasarkan permintaan, dan merealokasi dana yang terperangkap ini di tempat lain dalam bisnis mereka. Cuallix adalah institusi pertama di dunia yang mengujicoba XRP sebagai alat likuiditas untuk menurunkan biaya pembayaran dari AS ke Meksiko. Seiring dengan kemajuan Cuallix dari pilot XRP menjadi penerapan komersial, Cuallix akan membuat sejarah sebagai lembaga keuangan pertama yang membuka nilai penuh dari blockchain dan aset digital, menyelesaikan ketidakefisienan pemrosesan dan likuiditas dalam pembayaran global. Volume Pembayaran Komersial Dibangun Bergabung dengan RippleNet memberi anggota baru peluang untuk terhubung dengan mudah ke lembaga keuangan lain yang mendukung Ripple untuk memanfaatkan peluang pendapatan baru. Beberapa telah berbagi bagaimana mereka meningkatkan pengalaman pembayaran pelanggan mereka menggunakan solusi Ripple. SEB telah memproses lebih dari $ 180 juta pembayaran untuk pelanggan korporat besar antara Swedia dan AS melalui RippleNet dengan transaksi yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk selesai. Ekspatriat Thailand yang tinggal di Jepang mengirim uang ke rumah mereka lebih cepat daripada sebelumnya, berkat SBI Remit, Siam Commercial Bank, dan Ripple. Krungsri, bank terkemuka di Thailand dan anggota MUFG, telah berhasil mengirim pembayaran langsung perusahaan atas nama perusahaan petrokimia besar yang berlokasi di Asia Tenggara. Anggota RippleNet dan pelanggan mereka - korporasi dan konsumen - semakin menuai manfaat instan, on-demand, pembayaran tertentu dan berbiaya rendah dengan solusi Ripple, pada akhirnya mempertajam keunggulan kompetitif mereka. Semakin banyak lembaga keuangan bergabung dengan RippleNet, pembayaran instan akan mencapai lebih banyak tujuan dan biaya akan semakin ditekan, memungkinkan anggota untuk terus meningkatkan layanan pembayaran global mereka. Tentang Ripple Ripple memberikan satu pengalaman tanpa hambatan untuk mengirim uang secara global menggunakan kekuatan blockchain. Dengan bergabung dengan jaringan global Ripple yang berkembang, lembaga keuangan dapat memproses pembayaran pelanggan mereka di mana pun di dunia secara instan, andal, dan hemat biaya. Bank dan penyedia pembayaran dapat menggunakan aset digital XRP untuk lebih mengurangi biaya mereka dan mengakses pasar baru. Dengan kantor di San Francisco, New York, London, Luksemburg, Mumbai, Singapura, dan Sydney, Ripple memiliki lebih dari 100 pelanggan di seluruh dunia.
Read More
 
www.Indo-pages.blogspot.com